Searah Media, Kutim – Ketiadaan dana cadangan daerah menjadi salah satu pertimbangan utama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam menyalurkan bantuan bagi korban bencana di Sumatera.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mencari skema bantuan yang tepat dan tidak mengganggu program prioritas daerah.

Pemkab Kutim menilai bahwa setiap kebijakan bantuan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah karena itu, pengkajian dilakukan secara intensif agar dukungan kemanusiaan tetap dapat diwujudkan.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, menjelaskan bahwa situasi keuangan daerah berbeda dengan periode sebelumnya.

“Saat ini kita belum memiliki dana cadangan, sehingga bantuan harus disiapkan dengan skema yang paling memungkinkan dan sesuai aturan,” ujarnya.

Dalam prosesnya, Pemkab Kutim mulai memetakan potensi kolaborasi dengan berbagai pihak di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kutim telah menunjukkan kepedulian dengan melakukan penggalangan donasi secara mandiri.

Ardiansyah menegaskan bahwa peran pemerintah adalah memastikan koordinasi berjalan baik.

“Kami tidak ingin bantuan berjalan sendiri-sendiri, koordinasi penting agar distribusi tepat sasaran,” katanya.

Selain sektor swasta, masyarakat umum juga diberi ruang untuk berpartisipasi melalui aksi solidaritas yang terorganisir.

Pemerintah mengingatkan agar seluruh bantuan disalurkan melalui jalur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan skema yang disusun secara hati-hati, Pemkab Kutim berharap tetap dapat berkontribusi dalam upaya pemulihan pascabencana di Sumatera.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menghilangkan kepedulian, melainkan mendorong lahirnya solusi kolaboratif.(ADV)